Counsellors at Law-Receiver / Administrator

Permohonan Kepailitan dan PKPU Masih Tinggi, POJK 11/2020 Dinilai Belum Maksimal

Juli 16, 2020 Publications
Permohonan Kepailitan dan PKPU Masih Tinggi, POJK 11/2020 Dinilai Belum Maksimal

Penyebaran pandemi Covid-19 hingga kini belum dapat diprediksi kapan berakhir. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan terjadinya lonjakan kasus gagal bayar utang oleh debitor sebagai akibat terhambat atau berhentinya kegiatan operasional perusahaan pada sektor-sektor tertentu.

Dalam situsi ini, jika kreditor melakukan tuntutan pembayaran utang kepada debitor dengan menggunakan instrumen Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka peran kurator dan pengurus dalam penanganan kepailitan dan PKPU menjadi sangat penting. Data dari lima wilayah Pengadilan Niaga di Indonesia, per 6 Juli 2020 sudah ada 299 perkara kepailitan dan PKPU. Jika dibandingkan dengan  2019, per Desember ada 560 perkara.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical DampakPenyebaran Covid-19. Menurut Partner pada Kantor Hukum Arkananta Vennootschap, Alfin Sulaiman, masih terdapat dinamika dalam penerapan POJK tesebut terhadap kasus-kasus gagal bayar oleh debitor.

“Pemberlakuan POJK ini tidak sepenuhnya lacar karena dalam kondisi seperti sekarang lembaga keuangan mengalami tekanan likuiditas,” ujar Alfin dalam webinar hukumonline, Rabu (15/7).

Menurut Alfin, fakta di lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19, kondisi industri keuangan mengalami pelambatan likuiditas. Hal ini pada akhirnya berdampak pada lembaga keuangan mengalami kesulitan untuk menyalurkan pembiayaan, terutama untuk kebutuhan restrukturisasi ataupun penyediaan dana baru untuk debitor gagal bayar.

“Inilah dilema walaupun pemerintah memberikan sejumlah stimulus kepada Bank untuk menjaga likuiditas tapi memang saya mau sampaikan POJK ini belum berjalan mulus,” ungkap Alfin.

Di sisi yang lain, dalam pengamatannya Alfin menilai terdapat debitor yang dalam situasi gagal bayar, menyampaikan permohonan restrukturisasi utang dan telah dikabulkan oleh Bank, namun dalam prosesnya masih juga terhambat memenuhi sejumlah kewaiban-kewajiban yang telah direlaksasi. Hal ini menurut Alfin menjadi penyebab POJK 11/2020 belum mampu secara maksmal menstimulus pelaku usaha.

Selanjutnya, Alfin menjelaskan skema restrukturisasi yang diatur dalam POJK 11/2020. Pada dasrnya alur restrukturisasi dimulai dari permohonan restrukturisasi dari debitor yang dilakukan secara online. Dari permohonan tersebut, lembaga keuangan kemudian melakukan asesmen dalam rangka memberikan keringanan kepada debitor.

Selanjutnya terjadi restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Komponen-komponen yang mendapatkan relaksasi antara lain seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara, dan lainnya sesuai kesepakatan.

“Setelah itu kredit atau pembiayaan ditetapkan lancar sejak direstrukturisasi,” terang Alfin.

Sementara untuk skema penyediaan dana baru, menurut POJK 11/2020, dimulai dari pengajuan kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana baru oleh debitro. Kemudian bank melakukan penetapan kualitas kredit/pembiayaan atau penyediaan dana lain. Stelah itu baru bank mencairkan dana baru untuk debitor.

Penggunaan Kepailitan dan PKPU

Alfin mengungkapakan kelebihan penggunaan instrumen kepailitan dan PKPU ketimbang wanprestasi dalam penagihan piutang oleh kreditor terhadap debitor gagal bayar. Menurut alfin, terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan kepailitan dan PKPU lebih strategis bagi kreditor.

Alasan pertama adalah, proses hukum lebih cepat dari pada gugatan perdata di pengadilan negeri. Kedua, jangka waktu putusan pailit lebih singkat yakni 20 hari sejak didaftarkan. Begitu juga dengan jangka waktu PKPU yang lebih singkat dari proses perdata biasa, yakni 60 hari sejak didaftarkan.
Selain itu, terhadap putusan pailit, kurator dapat melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitro meskipun diajukan upaya hukum kasasi. Sementara untuk putusan PKPU, tidak terdapat upaya hukum apapun. Kemudian, terhadap kreditor Bak (separatis), debitor tdak dapat mengajukan perlawanan hukum karena telah menjadi kewenangan kurator.

“Terakhir, keseriusan debitor dalam menyelesaikan utang melalui restrukturisasi terbuka karena dilakukan dalam rapat para kreditor,” terang Alfin.

Alfin juga menekankan sejumlah syarat yang harus diperhatikan oleh kreditor maupun debitur agar permohonan kepailitan dan PKPU nya dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Syarat tersebut antara lain, pengajuan dilakukan oleh debitor atau kreditor. Kemudian debitor harus memiliki 2 atau lebih kreditor. Selain itu kondisi debitor telah tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, serta utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam beberapa kasus, Alfin menjelaskan bahwa kejaksaan demi kepentingan umum dapat mengajukan permohonan pailit. Selain itu, dalam hal debitor adalah Bank maka permohonan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Sementara dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamian, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh OJK.

Terakhir, dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Sumber:
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0ff35a5f89f/permohonan-kepailitan-dan-pkpu-masih-tinggi--pojk-11-2020-dinilai-belum-maksimal